Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan spesifikasi khusus di Aceh. BLK tersebut dinilai mendesak guna mempersiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis di provinsi ujung barat Indonesia itu.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem saat menjamu Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam jamuan makan siang di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (25/9/2025). Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh juga menyerahkan secara resmi surat permohonan pembangunan BLK kepada Menteri Yassierli.
“BLK ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mencetak operator dan teknisi alat berat yang menunjang sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan migas di Aceh. Kita berharap permintaan ini dikabulkan,” ujar Mualem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di kawasan Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di dekat Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, sebagai lokasi pembangunan BLK tersebut.
Menurut Mualem, keberadaan pusat pelatihan kerja dengan spesifikasi teknis akan menjadi pengungkit dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor-sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Aceh.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya. Namun, ia menegaskan pentingnya kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Insya Allah kita follow up. Tapi harus dipastikan dulu, apakah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihan berjalan tapi penyerapan tenaga kerja tidak jelas,” kata Yassierli.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Akmil Husen, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.
Pembangunan BLK berspesifikasi sektor strategis ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan lapangan kerja di Aceh, sekaligus mendorong kemandirian tenaga kerja daerah dalam menghadapi perubahan dan peluang industri.***
